SINODEGKI.ORG –
Menteri Agama RI Lukman Syaifuddin membuka secara resmi Sidang Majelis Pekerja Lengkap-Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2017, yang berlangsung di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, pada hari Jumat (27/1).
Pembukaan sidang ditandai dengan pemukulan gong oleh Lukman Syaifuddin, didampingi Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Pembukaan sidang yang diawali ibadah ini, berjalan lancar.
Saat pembukaan, Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang dalam sambutannya menegaskan bahwa Gereja-gereja yang tergabung dalam PGI bersama seluruh mitra kerjanya, sekali lagi menyatakan tekad untuk ikut aktif mengatasi masalah-masalah utama yang dihadapi bangsa ini yaitu kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan.
Upaya ini, lanjutnya, tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh gereja-gereja, tetapi bersama-sama dengan semua anak bangsa. Dan, bagi gereja-gereja hal itu dipahami sebagai bagian integral dari panggilan gereja untuk menghidupkan atau mewujudkan Injil Kristus yang utuh, bagi kesejahteraan semua orang dan kelanjutan hidup segenap ciptaan di Indonesia ini.
“Gereja-gereja menyadari bahwa salah satu akar pahit yang menjadi penyebab dari keempat masalah tersebut adalah meningkatnya persaingan yang tidak sehat ditengah masyarakat, disertai kecenderungan untuk mengejar keuntungan pribadi maupun kelompok yang bermuara pada kesenjangan sosial yang semakin melebar, serta kerakusan yang hampir tidak mengenal batas. Merespon masalah ini gereja-gerja bertekad untuk menumbuhkembangkan apa yang disebut spiritualitas Keugaharian, yakni mensyukuri berbagai rahmat Allah, bersedia untuk berbagi dengan sesama, serta peduli akan kelanjutan hidup di planet ini,” jelasnya.
Pdt. Henriette Lebang juga menyinggung persoalan di bidang agraria, yang mendapat perhatian khusus dalam sidang kali ini. Menurutnya, Konflik agraria dipandang memiliki kaitan dengan krisis sosial dan ekologis. Sebab itu, gereja-gereja menyambut gembira keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengadakan redistribusi tanah dari hutan negara seluas 13.242 hektar, dan mengembalikannya kepada masyarakat, dan semoga janji pemerintah untuk melanjutkan retribusi tanah seluas 7 juta hektar dapat terwujud.
Pada kesempatan itu, Pdt. Henriette Lebang juga menyampaikan keprihatinan gereja-gereja dengan semakin maraknya sikap intoleransi dan politisasi agama belakangan ini dalam masyarakat. Jika tidak diwaspadai, hal ini dapat mengancam keutuhan kita sebagai bangsa.
“Sebagai bangsa Indonesia yang majemuk sidang ini akan membicarakan peran gereja dalam memelihara dan merawat semangat bhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, baik dalam kehidupan gereja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kami menghargai upaya Menteri Agama untuk memfasilitasi berbagai bentuk dialog lintas iman, sambil kami berharap bahwa kebebasan beragama bagi semua warga negara sebagaimana yang dijamin dalam UUD 45 semakin terwujud di semua tempat,” tegasnya.
Selain persoalan agama, juga disampaikan dukungan gereja-gereja di Indonesia terhadap langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tanah air tercinta ini, untuk memberantas korupsi guna menghadirkan pemerintahan yang bebas dari suap dan penyahgunaan kekuasaan.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Syaifuddin dalam sambutannya mengapresiasi gereja-gereja di Indonesia yang telah memberikan kontribusi dalam rangka menjaga, memelihara, juga sekaligus merawat kehidupan keagamaan di Indonesia, dan mampu terus menjaga kehidupan kita sebagai sebuah bangsa yang majemuk.
“Saya juga bersyukur tema yang diangkat dalam persidangan kali ini sangat relevan dikekinian kita. Kata kuncinya anak bangsa dan solidaritas. Disinilah agama memiliki tingkat urgensi dan relevansi yang tinggi karena bagaimana pun juga agama itu hidup di tengah masyarakat yang terus berubah, dinamis, dan tidak hidup di ruang hampa,” katanya.
Lukman mengajak agar para pimpinan gereja untuk bagaimana dapat terus mengedepankan substansi dan esensi dari agama itu sendiri. Hal ini menurutnya perlu disampaikan karena belakangan semakin dimunculkan bahwa persoalan-persoalan konflik antar sesama anak bangsa disebabkan oleh agama.
“Saya ingin mengajak kita semua bahwa sesungguhnya tidak ada konflik yang bersumber dari agama, tidak akan mungkin agama yang begitu mulia, dan bicara pada hal yang sama yaitu bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana mengangkat harkat, derajat dan martabat manusia, dijadikan faktor penyebab dari konflik, yang justru bertolak belakang dengan agama itu sendiri. Jadi sebagai bangsa yang majemuk, maka bagaimana kesadaran, pemahaman kita bersama menyikapi perbedaan ini menjadi sesuatu yang semakin penting,” tegas Lukman.
Pewaris-pewaris Kebhinnekaan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga turut menyampaikan sambutan dalam pembukan sidang MPL-PGI 2017. Dalam sambutannya Ganjar Pranowo menyambut baik kepedulian gereja-gereja untuk ikut bersama-sama memecahkan persoalan bangsa, yaitu kemiskinan, ketidakadiln, radikalisme dan kerusakan lingkungan.
“Betapa indahnya Indonesia jika semua mau berkontribusi. Sebab itu adalah wujud solidaritas kita sebagai sesama anak bangsa, pewaris-pewaris kebhinnekaan, dan pewaris-pewaris yang diberikan amanah untuk merawat bangsa ini,” ujarnya.
Sementara Saut Situmorang mengajak gereja-gereja untuk turut berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain, mnyampaikan pesan yang kuat terkait anti korupsi mulai dari kegiatan kebaktian ataupun persekutuan di lingkungan jemaat. Selain itu, melakukan program kerjasama antara KPK dengan Gereja-gereja. “Kami punya program-program yang mungkin bisa dilakukan bersama gereja, lalu lets us now dimana kami bisa terlibat. Juga tidak kalah penting menurut saya, menambahkan nilai-nilai integritas kepada jemaat muda, bahkan pada tingkat remaja, agar mereka kelak bisa terhindar dari praktek korupsi,” tegas Saut.
Selian itu hadir juga Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita. Di hadapan peserta sidang MPL PGI beliau meminta gereja-gereja agar mendorong anggota jemaat untuk memanfaatkan produk dalam negeri. Misalnya dengan mengkonsumsi buah lokal. Ini adalah bentuk partisipasi dalam upaya kemandirian ekonomi dan keberpihakan pada pemberdayaan ekonomi rakyat.
Sidang MPL-PGI 2017 yang berlangsung sejak 27-31 Januari 2017 dipusatkan di Agrowisata, Salatiga, Jawa Tengah. Sidang ini diselenggarakan di bawah sorotan tema: Tuhan Mengangkat Kita Dari Samudera Raya, dan sub tema: Dalam Solidaritas dengan Sesama Anak Bangsa Kita Tetap Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Guna Menanggulangi Kemiskinan, Ketidakadilan, Radikalisme, dan Kerusakan Lingkungan.
Secara khusus Sidang MPL-PGI 2017 menyoroti persoalan Keadilan Agraria. Persoalan ini akan menjadi Pikiran Pokok gereja-gereja tahun 2017, yaitu: Spiritualitas Keugaharian: Menggapai Keadilan Agraria untuk Semua.
Tuan dan nyonya rumah dari perhelatan tahunan PGI kali ini adalah Sinode Gereja Kristen Jawa (GKJ) bersama 6 sinode gereja anggota PGI lainnya yang berada di wilayah Jawa Tengah. (pgi.or.id/spw)
