Menyorot Pendidikan di Indonesia

0
87

SINODEGKI.ORG –Januari 2017, dunia pendidikan Indonesia kembali digemparkan dengan peristiwa meninggalnya beberapa pelajar atau mahasiswa akibat kekerasan yang dialami. Meskipun kedua peristiwa tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar karena kedua kasus terjadi dalam kegiatan ekstrakulikuler, namun peristiwa tersebut tetap saja memberikan gambaran buruk mengenai pengawasan dan pola pendidikan di Indonesia.

Akibat dari kedua peristiwa tersebut, pucuk pimpinan kedua institusi tersebut mengundurkan diri dan dinonaktifkan dari jabatannya. Pengunduran diri atau penonaktifan pimpinan lembaga pendidikan sendiri tidak serta merta menyelesaikan permasalahan.

Budaya kekerasan yang menjadi trending topic pada dunia pendidikan di Indonesia beberapa waktu belakang ini sebenarnya merupakan salah satu dari fenomena gunung es yang tidak ditangani sejak dari dini. Tentu saja ini berhubungan dengan pola pendidikan yang digunakan di Indonesia, termasuk kurikulum. Dunia pendidikan di Indonesia tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan berpredikat nilai tinggi, namun juga memiliki karakter yang baik.

“Kami melihat masih  banyak kesulitan yang dihadapi oleh guru-guru untuk mengintegrasikan nilai dan pembentukan karakter anak-anak, secara terpadu karena tugas dan tanggung jawab administratif yang bertumpuk-tumpuk, sehingga kebutuhan (kognitif, afeksi dan motoris anak pada Jenjang usianya, sulit untuk terpenuhi. Kalau pun kita punya Kurikulum yang bagus, biasanya hanya di atas meja saja. Implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, seperti terbatasnya waktu bagi guru untuk mempersiapkan diri, karena mereka juga mempunyai Keluarga yang harus diurus dan pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup Keluarga,” ujar Pdt. Em. Maryam Kurniati.

Pendidikan yang menghasilkan anak didik cerdas dan memiliki karakter positif tentu harus dimulai sejak dini. Pendidikan awal anak sekolah merupakan upaya meletakkan fondasi awal dalam pembentukan karakter anak.

RELATED ARTICLE  Gereja Anti Hoax

“Pemerataan pendidikan, konsep wajib belajar 12 tahun telah lama digulirkan namun hingga saat ini tidak jelas implementasi seperti apa. Di negara-negara maju pendidikan dasar dan menengah dijamin oleh negara yang artinya tidak ada anak dalam usia sekolah tidak mengenyam pendidikan bahkan orang tua atau wali yang bertanggungjawab dapat dipidanakan jika tidak mengirimkan anaknya ke sekolah,” ujar Dr. Elika Dwi Murwani, Deputy Direktur Pelaksana BPK Penabur, Jakarta.

Konsep Pendidikan di Indonesia

“Konsep yang mendekati tepat untuk Indonesia adalah keseimbangan kognitif, afektif dan psikomotorik. Pemikiran Bloom dari abad yang lampau tetap relevan sebab sekolah di Indonesia terlalu berat menekankan segi kognitif saja. Anak didorong hanya menjadi pintar, bukan bijak, jujur, dapat menempatkan diri, dapat bekerja sama dan lain-lain. Pendidikan karakter yang banyak segi afektifnya masih sangat kurang ditekankan. Pendidikan karakter bukan hanya di sekolah, tapi juga dalam keluarga dan saat anak bermain dengan teman sebaya, bahkan di tengah masyarakat,” ujar Pdt. Tabitha Christiani, dosen Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta.

“Stabilitas Kurikulum Nasional, konsep Kurnas 13 dengan 8 Standar Nasional inipun hingga saat ini belum tuntas, hingga masih rawan ganti menteri akan ganti kebijakan lagi. Ini sungguh sangat penting dan genting untuk di tuntaskan sehingga Indonesia memiliki Kurikulum Nasional yang mantab siapapun penguasa negeri ini. Kita mengharapkan KurikulumNasional yang mampu menjawab tantangan pendidikan hingga Indonesia menjadi bangsa dan negara yang sejajar dengan semua negara lain di dunia,” tambah Dr. Elika Murwani.

Konsep pendidikan yang holistik ditambah dengan sistem pendidikan yang konsisten akan memberikan perubahan yang positif sejak dini bagi anak didik.

“Program sertifikasi guru lebih ditingkatkan kualitasnya sehingga program ini benar-benar menjamin kelayakan guru dalam mendidik dan mengajar di sekolah. Saat ini menurut survey yang dilakukan baik oleh KEMENPANRB maupun oleh lembaga swasta tidak signifikan hubungan antara dana yang dikeluarkan untuk sertifikasi guru dengan kualitas pendidikan. Guru sebagai ujung tombak bahkan pemeran utama pendidikan masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah,” tambah Dr. Elika Murwani.

RELATED ARTICLE  Peneguhan Pdt. Suhud sebagai Sekum BPMS GKI 2022 - 2026

Dikotomi Swasta dan Negeri

Lembaga pendidikan di Indonesia bukan saja lembaga yang dikelola oleh pemerintah, namun juga banyak lembaga yang dikelola oleh swasta. Bahkan lembaga pendidikan swasta tidak hanya ada di kota-kota besar, namun juga ada di wilayah-wilayah pelosok negeri. Tentunya keadaan ini juga harus menjadi perhatian poemerintah untuk membangun sinergi antara lembaga pendidikan negeri dengan swasta.

“Dikotomi negeri swasta, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemerintah lebih mengutamakan mengurus sekolah-sekolah negeri dibandingkan swasta. Mungkin hal ini disebabkan pekerjaan rumah tangga Kementerian Pendidikan sudah sangat banyak dengan mengurus sekolah negeri apalagi jika ditambahkan sekolah swasta. Namun sejak negara ini didirikan peran pendidikan swasta sangat nyata seperti misi pendidikan di Papua dan lembaga pendidikan Muhamadiyah yang di prakarsai oleh ki Hajar Dewantoro telah ada sejak negara ini belum merdeka maka sudah seharusnya pemerintah memperhatikan sekolah-sekolah swasta yang juga berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Dr. Elika Murwani.

Peran Gereja dan Keluarga

Beban pendidikan memang tidak hanya diberikan kepada lembaga pemdidikan formal, seperti sekolah, namun juga secara bersamaan pendidikan berlangsung di lingkungan terdekat anak didik, yaitu: keluarga. Kemudian lingkungan sosial, dalam hal ini gereja juga memiliki peranan penting.

“Gereja dapat memberikan konstribusi mereka dengan memberikan beasiswa untuk mengadakan tenaga kependidikan dan pendidik yang berkualitas untuk Sekolah-sekolah. Menjadikan Firman sebagai daging, untuk menjawab kebutuhan Sekolah-Sekolah kita.  Kedua, Gereja  membuka diri, untuk menjadi wadah  bagi  calon guru untuk “magang” (menjadi tenaga lokal untuk membina Guru-guru Sekolah Minggu, Pengurus Remaja, Pemuda, dan Dewasa) untuk menumbuh kembangkan kepribadian dan karakter guru yang terpuji. Ketiga,  gereja perlu memberkali orangtua untuk melaksanakan tanggung jawab primer mereka untuk tumbuh kembang kepribadian dan karakter anak-anak mereka, dan menjadi children community yang memberi rasa aman bagi anak-anak untuk memupukkembangkan jati diri dan identities mereka,” ujar Dr. Elika Murwani. (spw)

 

RELATED ARTICLE  Gereja Anti Hoax