SINODEGKI.ORG – Kantor Kepala Staff Kepresidenan mengadakan pertemuan dengan pimpinan gereja, pada Jumat, 25 Mei 2018. Pertemuan ini berlangsung di Graha Oikumene PGI jalan Salemba Raya. Tujuan pertemuan ini adalah membahas situasi terkini di Indonesia. Pihak KSP yang hadir adalah Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani dan dari BNPT, hadir Brigadir Jenderal Polisi Martinus Hukom.
Kedatangan pihak KSP dan BNPT diterima oleh Ketua PGI Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang. dalam acara yang ditutup dengan diskusi bersama ini baik ibu Jaleswari Pramodhawardani maupun Brigjen Pol. Martinus Hukom mempresentasi tentang radikalisme dan terorisme yang menguat di Indonesia. Untuk mengatasinya, pemerintah dan aparat keamanan, terbentur dengan isu HAM, kontrol berlebih dari masyarakat dan Undang-undang Terorisme.
Namun keduanya bersyukur bahwa Undang – Undang Terorisme tersebut baru saja disahkan DPR. Hanya, karena terorisme itu persoalan ideologi dan penyebabnya kompleks, maka terosrisme tidak dapat dihilangkan hanya dengan pendekatan hukum dan keamanan.
Perlu upaya sosial kultural agar pengaruh ideologi radikal itu tidak berkembang. Dalam hal ini gereja diharapkan dapat berperan. Pemerintah perlu menjadi sahabat untuk masyarakat, yang mau bergaul dan mengembangkan sitem peringatan dini jika melihat ada gejala radikalisme yang berkembang mulai ditingkat Rukun Tetangga (RT).
Selain itu, gereja diharapkan perlu lebih mengindonesia, melepas stigma dirinya adalah bagian dari kelompok Barat, kafir, pendukung zionis. Gereja juga diharapkan mendorong jemaatnya memproduksi konten-konten kebangsaan sebagai counter terhadap narasi radikal dan kekerasan. (Pdt. Darwin Darmawan)
